Wagub Kalbar Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024

Ria Sartika    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

Wagub Kalbar Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024

Wagub Kalbar Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Bahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.

Pontianak – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Ruang Balairungsari Kantor DPRD Provinsi Kalbar, pada Senin, 28 Juli 2025. Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Rapat paripurna tersebut membahas tiga poin utama:

1. Penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kalbar atas laporan Badan Anggaran terhadap Raperda APBD 2024.

2. Penetapan keputusan DPRD mengenai persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

3. Penandatanganan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalbar atas Raperda tersebut.

Rapat paripurna ini menjadi momen penting dalam siklus anggaran daerah. Sesuai dengan Pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda yang telah disetujui DPRD akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat empat hari setelah disetujui, untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur.

Dalam sambutannya, Wagub Krisantus menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas kerja keras dalam proses pembahasan Raperda APBD 2024.

“Saran, masukan, dan catatan dari DPRD akan kami tindaklanjuti dalam proses penyusunan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan. Informasi keuangan ini menjadi dasar pengambilan keputusan yang akuntabel dan efektif demi tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar Wagub.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Kalbar yang telah berperan aktif mulai dari perencanaan hingga tahap persetujuan akhir.

“Kami berharap dukungan dari seluruh pihak, terutama legislatif, agar pelaksanaan APBD berjalan sesuai aturan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh jajaran Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Anggota DPRD, serta sejumlah pejabat penting dari lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Kehadiran mereka menandai kuatnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pembangunan daerah.

Dengan disetujuinya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, Pemerintah Provinsi Kalbar menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kalbar secara menyeluruh.

Sekda Kalbar Buka Rakor SPI 2025: Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi

Ria Sartika    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

Sekda Kalbar Buka Rakor SPI 2025: Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi

Sekda Kalbar Buka Rakor SPI 2025: Komitmen Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi.

Pontianak, 28 Juli 2025 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan komitmen serius dalam pemberantasan korupsi dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., di Aula Adhyasta Utama, Kantor Inspektorat Kalbar.

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan instrumen penting milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang digunakan untuk mengukur integritas dan memetakan risiko korupsi di lingkungan instansi pemerintah. Survei ini tidak hanya berlaku di tingkat provinsi, tetapi juga mencakup kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Harisson menjelaskan bahwa SPI adalah bagian dari upaya koordinatif antara KPK dan pemerintah daerah untuk meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik yang bebas dari korupsi.

“SPI memberikan penilaian sekaligus rekomendasi untuk meningkatkan integritas dan mencegah praktik korupsi. Ini sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat,” ujar Harisson.

Menurut Harisson, KPK melakukan survei terhadap tiga kelompok responden, yaitu:

• Internal (pegawai instansi pemerintah),

• Eksternal (masyarakat pengguna layanan),

• Ahli (expert) sebagai pengamat independen.

Data dari ketiga kelompok ini digabung untuk menghasilkan potret menyeluruh mengenai integritas suatu instansi.

Harisson mengungkapkan bahwa hasil SPI di Kalbar dalam beberapa tahun terakhir berada pada kategori “waspada mendekati terpelihara”. Namun, sebagian besar hasil survei tahun 2024 masih tergolong dalam kategori “rentan”.

Ia menegaskan bahwa hal ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh rendahnya nilai kinerja, tetapi lebih karena tingginya nilai faktor koreksi yang diberikan dalam proses penilaian.

“Kami telah berupaya maksimal membangun pemerintahan yang bersih, namun nilai koreksi yang tinggi membuat skor akhir menjadi lebih rendah dari kenyataan,” tegasnya.

Hasil SPI yang rendah bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Hal ini menjadi perhatian serius, karena persepsi masyarakat terhadap integritas pejabat dan instansi pemerintah sangat menentukan keberhasilan program pembangunan dan pelayanan publik.

“Sudah sepatutnya kami terus melakukan pembinaan dan perbaikan sistem agar seluruh perangkat daerah semakin berintegritas,” tambah Harisson.

Harisson berharap agar ke depan penilaian SPI dapat lebih objektif dan tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai koreksi yang terlalu besar, sehingga hasilnya bisa dijadikan dasar perbaikan berkelanjutan dalam sistem pemerintahan.

“Kami ingin SPI menjadi alat yang tidak hanya menilai, tapi juga membimbing langkah-langkah perbaikan yang konkret,” tutupnya.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya:

• Tim SPI KPK,

• Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Kalbar atau perwakilannya,

• Inspektur Provinsi Kalbar dan jajaran,

• Kepala Perangkat Daerah terkait.

Pemprov Kalbar Bentuk Tim Pengawas BBM Subsidi, Atasi Kelangkaan dan Antrian Panjang di SPBU

Ria Sartika    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

Pemprov Kalbar Bentuk Tim Pengawas BBM Subsidi, Atasi Kelangkaan dan Antrian Panjang di SPBU

Pemprov Kalbar Bentuk Tim Pengawas BBM Subsidi, Atasi Kelangkaan dan Antrian Panjang di SPBU.

Pontianak, 29 Juli 2025 – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali mengambil langkah tegas dalam mengatasi persoalan kelangkaan BBM bersubsidi yang akhir-akhir ini kerap menimbulkan antrian panjang hingga keresahan masyarakat, terutama para sopir truk.

Pada hari Senin (28/7/2025), digelar rapat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Ruang Rapat Arwana, Kantor Gubernur Kalbar. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., dan dihadiri oleh berbagai pihak seperti Hiswana Migas, Organda Kalbar, Aliansi Supir Truk, serta perwakilan Perangkat Daerah Kalbar.

Rapat ini merupakan respons cepat dari Pemprov Kalbar untuk mengantisipasi kelangkaan BBM bersubsidi serta meredam potensi aksi unjuk rasa susulan dari kalangan sopir truk yang merasa kesulitan mendapatkan BBM, khususnya Solar.

“Dengan adanya SK Tim Pengawas, kita bisa turun langsung ke SPBU untuk melihat permasalahan di lapangan dan mengambil langkah cepat mencegah kelangkaan,” ujar Harisson.

Tak hanya dari kalangan pemerintah dan aparat, Aliansi Supir Truk Kalbar juga akan dilibatkan secara langsung dalam Tim Pengawas. Langkah ini dinilai penting agar proses distribusi BBM berjalan transparan dan adil.

“Kami libatkan juga dari pihak sopir karena mereka yang paling merasakan dampaknya. Dengan kerjasama ini, diharapkan pengawasan jadi lebih efektif,” tambah Sekda.

Tim Pengawas nantinya akan turun langsung ke SPBU-SPBU untuk memantau proses distribusi, menyelidiki kemungkinan penyelewengan, dan mencari solusi atas masalah teknis seperti antrean panjang dan jatah pembelian yang dibatasi.

Menurut Harisson, surat keputusan (SK) pembentukan tim saat ini masih dalam proses finalisasi. Namun, Pemprov menargetkan tim ini bisa segera bekerja sebelum kondisi semakin parah.

Dalam rapat tersebut, Sekretaris DPD Organda Kalbar, Maturji, menyampaikan keluhan yang banyak dialami oleh sopir dan operator angkutan barang. Ia mengungkapkan bahwa beberapa SPBU hanya melayani pembelian BBM subsidi dengan jatah antara Rp250.000 hingga Rp300.000, dan waktu pengisian pun dibatasi oleh SPBU itu sendiri.

“Aturan ini sangat menyulitkan. Bahkan ada truk bermuatan yang harus antre berjam-jam hanya untuk mengisi BBM. Ini tentu sangat mengganggu aktivitas logistik dan bisa memicu ketegangan di jalan raya,” jelas Maturji.

Pihak Organda mendesak agar ada kebijakan prioritas bagi truk bermuatan yang memang sedang dalam perjalanan distribusi barang. Mereka berharap bisa mendapatkan jatah yang lebih wajar, seperti 50 hingga 80 liter, agar tidak terhambat dalam menjalankan tugasnya.

Langkah Selanjutnya dari Pemerintah?
Sekda Harisson menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BPH Migas, Forkopimda, Organda, hingga aliansi sopir, demi memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan merata.

“Kita ingin memastikan bahwa BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Pengawasan perlu diperkuat, dan jika perlu, penegakan hukum harus ditegakkan dengan tegas,” tutupnya.

Kelangkaan BBM subsidi di Kalimantan Barat memang bukan persoalan baru, namun kini Pemerintah Provinsi Kalbar serius mengambil langkah konkret. Dengan pembentukan Tim Pengawas BBM Subsidi dan keterlibatan langsung dari sopir truk serta pemangku kepentingan lainnya, diharapkan persoalan antrian panjang dan kelangkaan bisa segera teratasi.

Kalbar Masuk Daftar Prioritas Penanganan Karhutla Nasional, Gubernur Ria Norsan Pastikan Langkah Serius di Lapangan

Redaksi    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

Kalbar Masuk Daftar Prioritas Penanganan Karhutla Nasional, Gubernur Ria Norsan Pastikan Langkah Serius di Lapangan

Kalbar Masuk Daftar Prioritas Penanganan Karhutla Nasional, Gubernur Ria Norsan Pastikan Langkah Serius di Lapangan.

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, MM., MH., mengikuti Rapat Koordinasi Nasional secara daring pada Senin, 28 Juli 2025, membahas situasi terkini penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Rapat yang berlangsung di Ruang Data Analytic Room (DAR) itu diadakan oleh Kementerian Kehutanan RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara virtual, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari pusat hingga daerah.

Dalam rakor penting ini, hadir langsung Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, dan Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.Si. Turut serta juga Kepala BMKG, sejumlah Gubernur, Bupati dan Walikota, jajaran Forkopimda Kalbar, serta wakil dari enam provinsi terdampak kebakaran, termasuk Kalimantan Barat.

Salah satu poin utama dalam rapat adalah penegasan bahwa Kalimantan Barat menjadi provinsi prioritas dalam penanggulangan karhutla, bersama Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Meski demikian, Letjen Suharyanto mengapresiasi Kalbar yang dinilai sudah melaksanakan operasi penanggulangan secara intensif, berbeda dengan dua provinsi lainnya yang belum menetapkan status darurat.

Dalam rapat itu juga dibahas kondisi cuaca terkini yang disampaikan oleh BMKG. Bahkan, Menteri Kehutanan akan segera turun langsung ke Kalimantan Barat untuk memperkuat koordinasi dan langkah strategis di lapangan.

“Kami berharap dapat segera berkoordinasi di lapangan untuk menangani situasi ini lebih lanjut,” ujar Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto.

Gubernur Ria Norsan menjelaskan bahwa pihaknya terus memperkuat komitmen pengendalian karhutla, dengan mengedepankan pencegahan dan peningkatan kelembagaan. Dalam laporannya, ia menyebutkan bahwa saat ini terdapat 9 titik api yang sedang ditangani serius oleh tim gabungan.

“Sebelumnya ada 112 titik api, namun tidak menimbulkan kebakaran signifikan. Saat ini masih ada 9 titik api aktif, tersebar di Sambas, Sintang, dan Kubu Raya,” jelasnya.

Langkah antisipatif telah diambil sejak awal. Status siaga darurat bencana asap sudah ditetapkan sejak 17 April hingga 31 Oktober 2025. Hal ini memungkinkan Pemprov Kalbar untuk mengerahkan berbagai sumber daya lebih cepat dan terkoordinasi.

Beberapa upaya nyata yang dilakukan Pemprov Kalbar antara lain:

• Patroli gabungan melibatkan BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat.

• Operasi modifikasi cuaca pada bulan Juli 2025 untuk mempercepat turunnya hujan.

• Tindakan hukum tegas terhadap pembakar lahan, dengan 3 perusahaan telah disegel karena terbukti terlibat pembakaran hutan.

Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar penanganan bisa maksimal.

Hingga saat ini, total luas lahan yang terbakar di Kalimantan Barat mencapai 1.149,02 hektare. Namun, berkat kerja sama yang solid antara pemerintah, aparat, dan masyarakat, api berhasil dikendalikan secara signifikan.

“Alhamdulillah, dengan upaya yang dilakukan bersama, kebakaran di Kalimantan Barat masih terkendali. Kami berharap bantuan cuaca dan penanganan yang intensif dapat mengurangi titik api yang ada,” ujar Ria Norsan menutup laporannya.

Gubernur Kalbar Lantik 50 ASN dan Ingatkan Pentingnya Integritas, Moralitas, dan Kerja Ikhlas

Redaksi    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

Gubernur Kalbar Lantik 50 ASN dan Ingatkan Pentingnya Integritas, Moralitas, dan Kerja Ikhlas

Gubernur Kalbar Lantik 50 ASN dan Ingatkan Pentingnya Integritas, Moralitas, dan Kerja Ikhlas.

Pontianak, 28 Juli 2025 — Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., resmi melantik 50 Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jabatan fungsional serta mengambil sumpah/janji 33 ASN lainnya di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, pada Senin (28/7/2025). Momen ini menjadi salah satu upaya strategis Pemerintah Provinsi Kalbar dalam meningkatkan kinerja birokrasi yang profesional dan berintegritas.

Sebanyak 50 ASN dipercaya mengemban jabatan fungsional baru, sementara 33 ASN lainnya mengikuti prosesi pengambilan sumpah dan janji sebagai bentuk komitmen moral terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara.

Apa Kata Gubernur Norsan?

Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menyampaikan ucapan selamat kepada para ASN yang dilantik dan diambil sumpahnya. Ia menekankan pentingnya bekerja secara profesional dan menjaga nilai-nilai dasar ASN.

"Selamat kepada 50 orang PNS yang telah diambil sumpah atau janji jabatan dan dilantik dalam jabatan fungsional serta 33 orang PNS yang telah diambil sumpah/janjinya. Mudah-mudahan dapat bekerja dengan baik dan lebih baik lagi," ujar Norsan.

Gubernur juga menegaskan bahwa proses pengangkatan ASN, baik dalam jabatan administrasi maupun fungsional, berdasarkan pada tiga aspek utama: kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

Norsan menekankan bahwa integritas dan moralitas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Walaupun ASN bekerja keras dan cekatan, tanpa integritas dan moralitas yang baik, promosi jabatan tidak akan diberikan."Kalau kerjanya cepat, tapi tidak jujur dan tidak bermoral, maka tidak akan kita angkat ke posisi yang lebih tinggi," tegasnya.

Ia j

uga mengingatkan kembali nilai-nilai dasar ASN yang terangkum dalam akronim "BerAKHLAK":

• Berorientasi pelayanan

• Akuntabel

• Kompeten

• Harmonis

• Loyal

• Adaptif

• Kolaboratif

Gubernur menyampaikan bahwa kerja keras dan cerdas saja tidak cukup. ASN juga harus membiasakan diri untuk bekerja secara ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan.

"Kerja keras dan kerja cerdas itu sudah biasa. Tapi yang sulit adalah kerja ikhlas. Ikhlaskan sebagai amal, niatkan sebelum berangkat kerja bahwa kita bekerja untuk dunia dan akhirat," ucapnya penuh semangat.

Gubernur juga mengajak para ASN untuk terus menuntut ilmu dan mengembangkan diri agar mampu menjawab tantangan zaman, terutama dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi.

"Yang SMA, lanjutkan ke S1. Yang sudah S1, kejar S2. Yang S2, kalau mampu, silakan lanjut ke S3. Ilmu tidak akan pernah habis dan akan terus berguna ke mana pun kita pergi," pesannya.

Di akhir sambutannya, Gubernur Norsan menyatakan sikap tidak mentoleransi dua pelanggaran berat, yakni keterlibatan dalam narkoba serta tindak asusila.

Ia bahkan menyinggung langsung kasus yang sempat mencoreng citra ASN di lingkungan Dinas Sosial.

"Kalau ada bukti jelas, langsung ajukan surat pemberhentian dengan tidak hormat. Tidak ada ampun bagi pelaku pelecehan seksual, apalagi terhadap anak didik," tegasnya.

HIPKA Kalbar Resmi Dilantik, Siap Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Lewat Sinergi dan Inovasi

Redaksi    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

HIPKA Kalbar Resmi Dilantik, Siap Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Lewat Sinergi dan Inovasi

HIPKA Kalbar Resmi Dilantik, Siap Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Lewat Sinergi dan Inovasi.

Pontianak – Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha KAHMI (BPD-HIPKA) se-Kalimantan Barat resmi dikukuhkan untuk masa bakti 2025–2029 pada Minggu, 27 Juli 2025. Pelantikan ini berlangsung di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Pontianak dan disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Wilayah KAHMI Kalimantan Barat.

Pelantikan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat HIPKA, Ahmad Muntaha. Acara ini turut dihadiri berbagai tokoh penting, termasuk pengurus HIPKA dari seluruh kabupaten/kota di Kalbar.

Pengukuhan pengurus baru ini bertujuan memperkuat peran HIPKA sebagai wadah bagi para pengusaha alumni HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Fokus utamanya adalah menciptakan sinergi yang solid antara pengusaha, pemerintah, dan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif di Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya, dr. Harisson menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Bappenas menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalbar sebesar 7,9 persen, sementara Presiden RI menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen.

“Nasional itu percaya penuh pada Kalimantan Barat. Jangan sampai peluang ini lewat begitu saja. Potensi daerah ini sangat besar untuk dikembangkan,” ujarnya.

Pada triwulan pertama 2025, Kalbar telah menunjukkan performa yang menjanjikan dengan angka pertumbuhan 5 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di 4,8 persen. Kalbar menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara seluruh provinsi di Kalimantan.

dr. Harisson mendorong agar pengurus HIPKA Kalbar terus berinovasi dan menciptakan gebrakan baru di dunia usaha. Menurutnya, HIPKA memiliki potensi untuk menjadi mitra strategis dalam melahirkan pengusaha tangguh dan kompetitif yang mampu mendorong kemajuan daerah.

“Dengan semangat intelektualitas, integritas, dan soliditas, saya yakin HIPKA Kalbar bisa menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Tema pelantikan kali ini adalah “Fintech Power Up: Sinergi BPD se-Kalimantan Barat untuk Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen.” Tema ini menjadi sinyal kuat bahwa HIPKA akan aktif menggali potensi lokal Kalbar, terutama dalam bidang teknologi keuangan dan inovasi usaha berbasis digital.

Kalimantan Barat memiliki potensi besar di berbagai sektor seperti:

• Pertanian

• Perikanan

• Energi terbarukan

• Pariwisata alam dan budaya

Namun, untuk memaksimalkan semua potensi ini, diperlukan kolaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi seperti HIPKA.

Sekjen BPP HIPKA, Ahmad Muntaha, menekankan pentingnya membangun budaya organisasi yang produktif dan solutif. Ia mengingatkan bahwa ide-ide cemerlang harus diwujudkan dalam bentuk proyek nyata yang mampu memberikan manfaat ekonomi.

“Bangun komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Jangan hanya jadi penonton, tapi jadilah pemain utama di tanah sendiri,” tegasnya.

Ahmad juga meminta para pengurus baru untuk menggali potensi ekonomi dan sumber daya alam di wilayah masing-masing. Dengan kolaborasi yang baik, HIPKA diharapkan mampu mengelola berbagai unit usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Meriah! Gubernur Kalbar Lepas Tanjungpura City Run 2025, Ribuan Warga Antusias Ikut Lari Sehat

Redaksi    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

Meriah! Gubernur Kalbar Lepas Tanjungpura City Run 2025, Ribuan Warga Antusias Ikut Lari Sehat

Meriah! Gubernur Kalbar Lepas Tanjungpura City Run 2025, Ribuan Warga Antusias Ikut Lari Sehat.

Pontianak – Minggu, 27 Juli 2025, Suasana penuh semangat menyelimuti Halaman Makodam XII Tanjungpura saat Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., secara resmi melepas peserta Tanjungpura City Run 2025. Event lari ini menjadi bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-67 Kodam XII Tanjungpura, dan diikuti oleh ribuan warga dari berbagai kalangan.

Tanjungpura City Run adalah ajang lari sehat yang digelar oleh Kodam XII Tanjungpura sebagai bentuk perayaan HUT ke-67 mereka. Rute yang disiapkan terbagi dalam dua kategori, yakni 5 kilometer dan 10 kilometer. Start dan finish dilakukan di Halaman Makodam XII Tanjungpura, menjadikan kawasan tersebut pusat keramaian sejak pagi hari.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menjadi sosok penting dalam pembukaan acara ini. Dalam sambutannya sebelum melepas ribuan peserta, beliau mengingatkan agar semua peserta tetap waspada dan mematuhi aturan lalu lintas sepanjang rute lari.

“Hati-hati di jalan, ingat patuhi lalu lintas, dan semoga berhasil membawa juara. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mohon ridho kepada Allah SWT, maka Tanjungpura City Run 2025 secara resmi saya lepas untuk dilaksanakan,” ujar Norsan penuh semangat.

Selain Gubernur, kegiatan ini juga diikuti oleh sejumlah pejabat penting dari Forkopimda Kalimantan Barat. Setelah melepas peserta, mereka turut berpartisipasi dalam kegiatan lari dengan rute Makodam – Ayani 1 – kembali ke Makodam, sebagai bentuk kebersamaan dan kedekatan antara pemerintah, TNI, dan masyarakat.

Tak hanya lomba lari, setelah finish, peserta dan tamu undangan ikut dalam senam bersama di halaman Makodam. Kegiatan ini semakin menambah semarak suasana, menjadikan perayaan HUT Kodam XII Tanjungpura terasa lebih meriah dan membaur bersama masyarakat.

Tanjungpura City Run bukan sekadar ajang lari biasa. Acara ini menjadi simbol sinergi kuat antara TNI dan masyarakat Kalimantan Barat. Kehadiran langsung Gubernur dan Forkopimda membuktikan bahwa olahraga bisa menjadi media pemersatu, sekaligus ajakan untuk hidup sehat dan aktif.

Antusiasme ribuan peserta yang memadati Makodam menjadi bukti nyata bahwa masyarakat menyambut baik kegiatan semacam ini. Selain menumbuhkan semangat hidup sehat, kegiatan seperti City Run juga mempererat tali silaturahmi antarwarga dan aparat.

KAHMI Kalbar Resmi Dilantik, Siap Bawa Perubahan Strategis hingga Reformasi Beradab

Redaksi    Selasa, Juli 29, 2025    Comment   

KAHMI Kalbar Resmi Dilantik, Siap Bawa Perubahan Strategis hingga Reformasi Beradab

KAHMI Kalbar Resmi Dilantik, Siap Bawa Perubahan Strategis hingga Reformasi Beradab.

Pontianak – Pengurus Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kalimantan Barat periode 2025–2030 resmi dilantik dalam sebuah acara penuh semangat dan harapan yang berlangsung di Istana Rakyat atau Pendopo Kalbar, pada Sabtu malam, 26 Juli 2025.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi KAHMI Kalbar untuk kembali menegaskan komitmen pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan umat. Acara ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, mulai dari Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Dr. M. Rifqinizamy Karsayuda, Gubernur Kalbar H. Ria Norsan, hingga para alumni lintas generasi HMI.

Acara pelantikan ini tak sekadar seremoni, tetapi menjadi panggung penyatuan semangat lintas generasi kader HMI. Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Barat, H. Ria Norsan, mengungkapkan kenangan masa mudanya sebagai kader HMI. Ia bahkan menyebut lagu-lagu perjuangan HMI bisa membuatnya meneteskan air mata karena mengingatkan perjuangan masa lalu yang penuh keterbatasan namun kaya semangat.

"Kalau saya dengar lagu-lagu perjuangan HMI, saya bisa meneteskan air mata. Karena itu mengingatkan bagaimana kami dulu berjuang dengan penuh keterbatasan," ungkapnya.

Gubernur juga mengajak seluruh alumni HMI untuk tidak sekadar bernostalgia, tetapi turut andil dalam perubahan nyata melalui aksi kolektif dan ide-ide progresif.

Selain Gubernur dan tokoh nasional, acara ini juga diwarnai dengan orasi inspiratif dari Dr. M. Rifqinizamy Karsayuda, yang kini menjabat sebagai Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI. Rifqi, sapaan akrabnya, mengajak seluruh kader untuk tidak melupakan akar gerakan HMI dan terus menjaga keberlangsungan kaderisasi.

“Jangan biarkan mata air pengkaderan HMI kering. Tidak pernah ada alumni jika HMI-nya mati,” ujarnya tegas.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan bidang ekonomi dan wirausaha di tubuh KAHMI yang menurutnya masih belum maksimal. Meski KAHMI memiliki banyak akademisi hebat, menurutnya jumlah wirausahawan masih tergolong minim.

“Kita ini banyak profesor, doktor, tapi minim wirausahawan. Kalau mau jadi pemimpin yang kuat, mulailah dari kemandirian ekonomi,” tambah Rifqi.

Ketua KAHMI Kalbar periode 2025–2030 yang baru saja dilantik, dr. H. Harisson, M.Kes, menyampaikan visi yang kuat dan penuh harapan. Ia menekankan bahwa pelantikannya bukan sekadar amanah jabatan, tapi tanggung jawab intelektual dan moral untuk memajukan Kalimantan Barat dan Indonesia.

“Hari ini merupakan awal dari sebuah tanggung jawab intelektual dan moral. Sebuah amanah besar untuk membawa KAHMI Kalbar agar lebih berdaya, lebih strategis, dan lebih berdampak bagi umat dan bangsa,” kata Harisson.

Dalam pidatonya, Harisson juga menyebutkan berbagai isu strategis yang akan menjadi fokus organisasi, mulai dari ketahanan pangan, kemandirian energi, penguatan pendidikan, hingga reformasi politik yang beradab. Ia ingin KAHMI menjadi motor perubahan melalui konsolidasi intelektual dan pemberdayaan ekonomi kader.

Pelantikan KAHMI Kalbar ini bukan sekadar agenda formal organisasi. Lebih dari itu, ini adalah awal dari gerakan besar yang berakar pada semangat intelektual Islam dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks lokal Kalbar, pelantikan ini diharapkan mampu membawa energi baru dalam pembangunan daerah, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun pendidikan.

Rifqi juga menitipkan pesan penting agar KAHMI tampil sebagai organisasi inklusif yang menonjolkan adab dalam berdakwah dan berorganisasi, tanpa terjebak dalam gaya konfrontatif yang tidak produktif.

Dalam pidatonya, Rifqi juga mengumumkan bahwa Majelis Nasional KAHMI akan menggelar enam silaturahmi regional di berbagai wilayah Indonesia. Kota-kota yang akan menjadi tuan rumah kegiatan ini meliputi:

• Batam

• Ibu Kota Nusantara (IKN)

• Makassar

• Ternate

• Bandung

• Semarang

Langkah ini diambil untuk memperkuat jejaring antarwilayah, memperkuat komunikasi internal, dan membangun solidaritas antaralumni HMI di seluruh Indonesia.

Pelantikan KAHMI Kalbar 2025–2030 bukan hanya tentang pergantian pengurus, tapi tentang komitmen baru dalam membawa peran strategis KAHMI sebagai rumah besar intelektual Muslim Indonesia. Dengan semangat kebersamaan, pengabdian, dan visi perubahan yang inklusif serta beradab, KAHMI Kalbar siap melangkah ke masa depan.

Buku Baru Kupas Tuntas Masalah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Sering Bikin Pusing Pejabat

Robert Starling    Sabtu, Juli 19, 2025    Comment   

Buku Baru Kupas Tuntas Masalah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Sering Bikin Pusing Pejabat

Buku Baru Kupas Tuntas Masalah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang Sering Bikin Pusing Pejabat.

PONTIANAK - Acara peluncuran dan bedah buku “Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” karya Dr. Herman Hofi Munawar sukses digelar di Aming Coffee Podomoro, Pontianak, Kamis malam, 17 Juli 2025. 

Buku ini langsung mendapat apresiasi hangat dari Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang hadir bersama Sekda Provinsi Kalbar, dr. Harisson.

Gubernur Ria Norsan menyambut kehadiran buku ini sebagai angin segar di tengah banyaknya persoalan hukum yang timbul akibat lemahnya pemahaman soal proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. 

Menurutnya, buku ini bisa jadi pegangan penting agar para pejabat dan pelaksana proyek di pemerintahan tidak lagi "tersandung" aturan yang sebenarnya bisa dipahami dengan mudah.

“Pengadaan itu bukan hal yang ribet, asal kita tahu prosedurnya. Sayangnya, banyak yang tidak paham dan akhirnya kena masalah hukum. Nah, buku ini menjelaskan semuanya secara rinci dan mudah dipahami,” ujar Norsan.

Ia juga mengungkapkan, baru melihat sekilas saja sudah terasa bahwa isi buku ini ditulis dengan kedalaman ilmu dan pengalaman yang luar biasa. 

Norsan berharap buku ini jadi bacaan wajib buat siapa saja yang terlibat dalam urusan pengadaan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Penulis buku sekaligus praktisi hukum dan akademisi, Dr. Herman Hofi Munawar, menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan teknis, tapi juga menyangkut reformasi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. 

Ia menyebut pengadaan yang amburadul bisa bikin sistem pelayanan publik ikut rusak, dan akhirnya berdampak ke semua sektor.

“Kalau tata kelola rusak, ya jangan heran kalau pelayanan publik juga ikut hancur. Karena itu, pembenahan sistem pengadaan ini sifatnya mendasar. Nggak bisa cuma tambal sulam,” jelas Herman.

Herman juga mengajak semua pihak, baik dari kalangan kampus, pemerintah, maupun swasta, untuk ikut ambil bagian dalam memperbaiki sistem yang ada. 

Ia menekankan pentingnya menggali lebih dalam regulasi yang berlaku dan bagaimana implementasinya di lapangan agar nggak cuma bagus di atas kertas tapi juga jalan nyata.

Acara bedah buku ini bukan hanya jadi ajang peluncuran karya, tapi juga membuka ruang diskusi hangat dan penuh gagasan. 

Diharapkan, kegiatan ini bisa jadi langkah awal memperkuat pemahaman hukum administrasi publik, serta mendorong terciptanya sistem pengadaan yang transparan, efisien, dan bebas dari jebakan hukum yang selama ini sering menghantui para pejabat dan pelaku proyek pemerintah.

Kalbar Siapkan APBD 2026 Senilai Rp6,2 Triliun Demi Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan

Saputra Berry    Sabtu, Juli 19, 2025    Comment   

Kalbar Siapkan APBD 2026 Senilai Rp6,2 Triliun Demi Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan

Kalbar Siapkan APBD 2026 Senilai Rp6,2 Triliun Demi Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan.

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tengah bersiap menyusun arah pembangunan tahun depan melalui penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Anggaran 2026. 

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus S.IP., M.Si., menghadiri langsung rapat paripurna penyampaian dokumen penting ini di Ruang Balirungsari DPRD Kalbar, Kamis, 17 Juli 2025.

Dalam penjelasannya, Krisantus menyampaikan bahwa penyusunan APBD harus melalui proses yang terarah dan terstruktur sesuai aturan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. 

Proses tersebut dimulai dari penyusunan KUA dan PPAS sebagai landasan dalam menyepakati arah kebijakan anggaran bersama DPRD.

Rancangan KUA-PPAS ini memuat gambaran lengkap soal capaian kinerja sebelumnya, target baru, serta plafon anggaran sementara. 

Informasinya meliputi kondisi ekonomi daerah, asumsi makro dalam menyusun APBD, serta rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Krisantus menegaskan bahwa KUA dan PPAS ini punya fungsi strategis, mulai dari merumuskan arah pendapatan baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pusat, maupun sumber sah lainnya—hingga menyusun kebijakan belanja yang menyentuh belanja operasional, modal, belanja tak terduga, hingga transfer daerah. 

Tak ketinggalan, pembiayaan pun turut diatur, termasuk penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Bicara soal arah ekonomi Kalbar, Krisantus menyebutkan bahwa target yang ditetapkan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalbar 2025–2029. 

Target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2026 berada di kisaran 5,19% hingga 6,17%. 

Sementara itu, pengangguran ditargetkan turun ke angka 4,75%, tingkat kemiskinan diharapkan menurun ke kisaran 5,75%–6,25%, dan rasio gini dipatok di angka 0,302.

Asumsi makro yang digunakan dalam menyusun APBD 2026 antara lain inflasi ditargetkan antara 1,5% hingga 3,5%, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.500–Rp16.900 per USD, harga CPO ditaksir berada di angka USD850–USD1.200 per ton, dan harga tandan buah segar sawit berkisar antara Rp1.500–Rp3.500 per kilogram.

Untuk sisi pendapatan, Pemprov Kalbar berupaya maksimal meningkatkan PAD dengan optimalisasi pajak daerah dan aset yang belum dimanfaatkan. 

Selain itu, dana transfer dari pusat serta hibah juga menjadi perhatian utama. 

Belanja daerah difokuskan untuk mendukung pencapaian target RPJMD seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, perumahan, dan ketertiban umum.

Tahun 2026, Pemprov Kalbar menargetkan volume APBD mencapai Rp6.203.633.510.795. 

Dari jumlah itu, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp5.903.633.510.795. 

Sementara belanja terdiri dari belanja operasi senilai Rp4.430.330.294.112, belanja modal Rp713.416.595.976, belanja tidak terduga Rp25.000.000.000, dan belanja transfer Rp984.886.620.707.

Namun, ada defisit anggaran sekitar Rp250 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan. 

Target penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp300 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp50 miliar. 

Dana ini bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Di akhir sambutannya, Krisantus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Provinsi Kalbar dan seluruh peserta rapat atas kerja sama dan perhatian penuh dalam proses penyusunan arah kebijakan fiskal tahun depan. 

Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan Kalbar yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan perencanaan matang dan sinergi yang kuat, diharapkan APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat secara nyata.

Bantuan Beras Gratis Juni-Juli 2025 untuk Warga Kalbar Resmi Disalurkan Pemerintah, Masyarakat Diharapkan Terbantu di Tengah Tekanan Ekonomi

Saputra Berry    Sabtu, Juli 19, 2025    Comment   

Bantuan Beras Gratis Juni-Juli 2025 untuk Warga Kalbar Resmi Disalurkan Pemerintah, Masyarakat Diharapkan Terbantu di Tengah Tekanan Ekonomi

Bantuan Beras Gratis Juni-Juli 2025 untuk Warga Kalbar Resmi Disalurkan Pemerintah, Masyarakat Diharapkan Terbantu di Tengah Tekanan Ekonomi.

PONTIANAK - Pemerintah terus menunjukkan kepedulian nyata kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang sedang menghadapi tekanan ekonomi. 

Salah satu bentuk konkret kepedulian itu adalah penyaluran bantuan pangan berupa beras gratis kepada jutaan keluarga penerima manfaat di Kalimantan Barat untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025.

Program ini secara resmi diluncurkan di Kalbar oleh Gubernur Drs. H. Ria Norsan, MM., MH., yang turut dihadiri oleh jajaran pejabat dari Badan Pangan Nasional, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, serta perwakilan warga dari berbagai kabupaten dan kota di Kalbar.

Gubernur Norsan menegaskan bahwa sebanyak 5.865,2 ton beras akan disalurkan kepada 2.994.760 keluarga penerima manfaat yang tersebar di seluruh 14 kabupaten dan kota. 

Bantuan ini diharapkan bisa sedikit meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama dalam situasi harga pangan yang terus berfluktuasi.

Beras yang diberikan berasal dari alokasi nasional dan menjadi bagian dari stimulus ekonomi nasional pada triwulan kedua tahun ini. 

Setiap keluarga penerima manfaat akan menerima 20 kilogram beras, yang dibagikan sekaligus dalam dua karung, masing-masing untuk bulan Juni dan Juli.

Deputi Badan Pangan Nasional, Rachmi Widiriani, menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan amanat langsung dari pemerintah pusat. 

Penyaluran bantuan menggunakan data sosial ekonomi nasional yang juga dipakai sebagai dasar penentuan penerima bantuan program sembako dari Kementerian Sosial. 

Secara nasional, jumlah penerima bantuan pangan ini mencapai 18.277.083 keluarga.

Proses distribusi dilakukan oleh Perum Bulog, bekerja sama dengan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), Dinas Sosial, Dinas Pangan, serta dukungan penuh dari pemerintah desa dan kelurahan. 

Kolaborasi lintas sektor ini ditujukan agar bantuan sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, secara cepat dan tepat sasaran.

Selain program bantuan beras gratis, pemerintah juga akan memperluas pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang memungkinkan masyarakat membeli beras dengan harga terjangkau sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. 

Ini menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Seluruh proses penyaluran bantuan beras ini ditargetkan selesai pada Agustus 2025, agar pelaporan dan pertanggungjawaban bisa dilakukan secara transparan dan tepat waktu.

Lewat program ini, masyarakat Kalbar mendapatkan bukti nyata bahwa negara hadir dan tidak tinggal diam. 

Harapannya, bantuan ini bukan hanya sekadar beras, tapi juga menjadi penyambung harapan bagi keluarga-keluarga yang membutuhkan di tengah tekanan ekonomi.

BKOW Kalimantan Barat Resmi Dilantik Gubernur Ria Norsan Siap Jadi Garda Terdepan Pemberdayaan Perempuan dan UMKM

Saputra Berry    Sabtu, Juli 19, 2025    Comment   

BKOW Kalimantan Barat Resmi Dilantik Gubernur Ria Norsan Siap Jadi Garda Terdepan Pemberdayaan Perempuan dan UMKM

BKOW Kalimantan Barat Resmi Dilantik Gubernur Ria Norsan Siap Jadi Garda Terdepan Pemberdayaan Perempuan dan UMKM.

PONTIANAK - Kamis, 17 Juli 2025 jadi momen penting buat perempuan Kalimantan Barat. Gubernur Kalbar, Ria Norsan, secara resmi melantik kepengurusan baru Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) di Pendopo Gubernur Kalbar. 

Dalam acara yang penuh semangat itu, Hj. Erlinawati, S.H., M.A.P., yang juga merupakan Anggota DPD RI Dapil Kalbar, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum BKOW Kalbar.

Pelantikan ini dihadiri oleh banyak pihak penting, termasuk Forkopimda dan seluruh organisasi perempuan di Kalimantan Barat. 

Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa BKOW punya peran besar dalam sejarah pergerakan perempuan di Kalbar. 

Ia mengajak BKOW untuk terus jadi kekuatan utama dalam memperkuat keluarga, serta mendorong pemberdayaan perempuan bersama berbagai organisasi perempuan lain di daerah.

"Alhamdulillah, hari ini kita telah melantik pengurus BKOW yang baru. Harapannya, BKOW bisa terus bersinergi dengan pemerintah demi pembangunan Kalimantan Barat yang lebih maju," ujar Gubernur Norsan dengan penuh optimisme.

Beliau menambahkan bahwa BKOW bukan sekadar organisasi formal, tapi juga pilar penting yang menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat. 

Mulai dari pendidikan keluarga, penguatan UMKM, kerajinan lokal, sampai kegiatan keagamaan.

Ia juga berharap BKOW bisa jadi penghubung antarorganisasi perempuan se-Kalbar agar kerja sama makin solid dan berdampak besar. 

Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat peran perempuan dalam membangun daerah dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan setara gender.

Sementara itu, Hj. Erlinawati menyampaikan rasa syukurnya setelah resmi dilantik sebagai Ketua Umum BKOW Kalimantan Barat. 

Ia menegaskan bahwa BKOW siap berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, mitra strategis, dan instansi terkait demi menjalankan program kerja yang tepat sasaran dan menyentuh langsung kebutuhan perempuan Kalbar.

Menurut Erlinawati, tahun 2025 akan jadi awal baru bagi BKOW untuk fokus pada sektor kesehatan dan pemberdayaan pelaku UMKM yang semakin berkembang pesat. 

Dua sektor ini dipilih karena dinilai paling dekat dengan keseharian masyarakat, khususnya perempuan dan keluarga.

Nggak hanya itu, BKOW juga menaruh perhatian serius pada isu-isu sosial seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

Hj. Erlinawati menegaskan bahwa mereka siap bergandengan tangan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan lembaga lainnya untuk menyelesaikan berbagai kasus kekerasan yang masih banyak terjadi, terutama di wilayah perbatasan.

"Angka kekerasan perempuan dan anak masih cukup tinggi, terutama di daerah perbatasan. BKOW siap turun langsung, memberikan edukasi, pelatihan, dan perlindungan agar perempuan-perempuan Kalbar bisa lebih kuat, mandiri, dan terlindungi," jelasnya.

Dengan semangat kolaboratif dan kepedulian tinggi, BKOW Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Hj. Erlinawati ingin menjadi mitra strategis pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan adil gender. 

Pelantikan ini bukan hanya sekadar seremonial, tapi jadi awal dari gerakan nyata pemberdayaan perempuan di Kalimantan Barat.

Semoga ke depan, BKOW benar-benar jadi garda terdepan yang membawa perubahan positif, khususnya dalam mendukung UMKM lokal dan menangani isu-isu yang berdampak langsung pada kesejahteraan perempuan dan keluarga.

Pelayanan Publik Kalbar Kini Makin Mudah dan Cepat Gubernur Tegaskan Komitmen Demi Kepuasan Masyarakat

Saputra Berry    Sabtu, Juli 19, 2025    Comment   

Pelayanan Publik Kalbar Kini Makin Mudah dan Cepat Gubernur Tegaskan Komitmen Demi Kepuasan Masyarakat

Pelayanan Publik Kalbar Kini Makin Mudah dan Cepat Gubernur Tegaskan Komitmen Demi Kepuasan Masyarakat.

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menunjukkan keseriusannya dalam membenahi layanan publik di seluruh wilayah Kalbar. 

Nggak cuma omong doang, beliau langsung turun ke lapangan bareng Wakil Menteri PAN-RB, Purwadi Arianto, buat ngecek langsung kondisi pelayanan publik di beberapa titik penting di Pontianak. 

Semua ini demi memastikan masyarakat dapet pelayanan yang gampang, cepat, murah, dan berkualitas.

Gubernur juga tegas banget mendorong daerah-daerah yang belum punya Mall Pelayanan Publik (MPP) buat segera bergerak. 

Kapuas Hulu udah mulai bangun MPP-nya, tapi untuk Melawi dan Sambas, masih belum ada info yang pasti. 

Harapannya, semua kabupaten/kota bisa punya MPP sendiri biar nggak ada lagi warga yang kesulitan ngurus administrasi.

Di tengah kunjungan kerja itu, tim juga mampir ke beberapa lokasi pelayanan publik seperti Samsat Pontianak di Jalan Adi Sucipto, MPP di Jalan Kapten Marsan, pelayanan SIM di Jalan R.E Martadinata, sampai ke layanan SKCK di Polresta Pontianak. 

Nggak sekadar formalitas, kehadiran mereka nunjukkin komitmen nyata pemerintah buat nyediain layanan yang makin dekat dan manusiawi ke masyarakat.

Menurut Ria Norsan, semua instansi di lingkungan pemerintah daerah emang dibentuk buat melayani masyarakat. 

Karena itu, seluruh pelayanan baik yang langsung ke masyarakat maupun nggak langsung harus bisa memenuhi harapan publik. Artinya, layanan harus cepet, tepat, murah, mudah diakses, dan tentunya punya kualitas tinggi.

Sementara itu, Wamen PAN-RB Purwadi Arianto juga kasih tanggapannya. Setelah meninjau empat tempat pelayanan publik di Pontianak, beliau bilang kalau secara umum fasilitas yang ada udah sesuai standar. Bahkan petugasnya pun dinilai ramah dan cepat tanggap. 

Harapannya, pelayanan ini terus dikembangkan ke seluruh kabupaten/kota supaya masyarakat makin puas.

Salah satu yang jadi sorotan dan dapet apresiasi adalah program bayar pajak tanpa denda dari Pemprov Kalbar. 

Program ini cukup bantu masyarakat, apalagi yang sebelumnya telat bayar pajak. 

Dengan adanya penghapusan denda, warga jadi lebih semangat buat patuh bayar pajak dan ini otomatis juga bantu naikin pendapatan daerah.

Di lapangan, suasana pelayanan publik terlihat hidup. Di Samsat Pontianak misalnya, antrian warga yang nunggu giliran cukup ramai, tapi tetap tertib dan lancar. 

Salah seorang warga bahkan sempat mengungkapkan rasa puasnya. 

Dia senang karena proses bayar pajak jadi lebih cepat dan tanpa denda. Dia pun nggak lupa ngucapin terima kasih ke Pemerintah Provinsi Kalbar, terutama ke Pak Gubernur yang udah kasih kemudahan untuk rakyatnya.

Langkah-langkah seperti ini penting banget buat bangun kepercayaan masyarakat ke pemerintah. 

Dengan pelayanan yang baik dan niat tulus dari petugas, masyarakat bisa ngerasa dihargai dan diurus dengan sepenuh hati. 

Kalimantan Barat sedang melangkah ke arah yang lebih baik, dan semuanya dimulai dari pelayanan publik yang berpihak pada rakyat.

Kalbar Bergerak Maju Demi Pelayanan Publik Lebih Manusiawi dan Bebas Ribet

Saputra Berry    Sabtu, Juli 19, 2025    Comment   

Kalbar Bergerak Maju Demi Pelayanan Publik Lebih Manusiawi dan Bebas Ribet

Kalbar Bergerak Maju Demi Pelayanan Publik Lebih Manusiawi dan Bebas Ribet.

PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, bareng Sekda Provinsi, dr. Harisson, baru aja hadirin pengarahan dari Wakil Menteri PAN-RB, Purwadi Arianto. 

Acara ini digelar di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, dan jadi momen penting buat ngedorong pelayanan publik di Kalbar biar makin berkualitas dan relevan sama kebutuhan masyarakat.

Gubernur Norsan ngucapin selamat datang ke Wamen yang ternyata dulu pernah bertugas di Polda Kalbar, jadi nggak asing lagi sama Bumi Khatulistiwa. 

Ia juga bilang kalau kedatangan Wamen ini bukti nyata perhatian pemerintah pusat buat mendorong perubahan nyata di daerah.

Dalam sambutannya, Norsan jelasin gimana tantangan besar yang dihadapi Kalbar. Bayangin aja, provinsi ini punya luas wilayah 147 ribu kilometer persegi lebih gede dari Pulau Jawa. 

Di dalamnya ada 14 daerah administratif yang harus dikawal pembangunan dan pelayanan publiknya, buat nyentuh lebih dari 5,6 juta jiwa penduduk. Gede banget kan?

Kalbar juga punya karakteristik unik, dikenal sebagai Provinsi Seribu Sungai karena adanya Sungai Kapuas sungai terpanjang di Indonesia. 

Selain itu, Kalbar berbatasan langsung sama Sarawak, Malaysia, dan punya lima pos lintas batas negara yang aktif dan strategis. 

Ini bikin pelayanan publik di wilayah perbatasan makin penting untuk dimaksimalkan.

Nah, sampai pertengahan tahun 2025 ini, udah ada 11 kabupaten dan kota yang berhasil bangun Mal Pelayanan Publik (MPP). 

Tempat ini jadi andalan warga buat ngurus berbagai dokumen dan kebutuhan administratif secara cepat dan nyaman. 

Tapi masih ada tiga daerah yang belum punya MPP, yaitu Kapuas Hulu, Melawi, dan Sambas. Gubernur janji bakal terus dorong biar ketiganya segera menyusul.

Sementara itu, WamenPAN-RB Purwadi Arianto mengingatkan pentingnya menjadikan Indeks Kinerja sebagai patokan buat evaluasi layanan. Kalau masih ada yang kurang? Ya harus cepat dibenahi. 

Soalnya, masyarakat sekarang makin cerdas dan kritis, mereka pengin dilayani dengan cepat, tepat, dan tanpa ribet.

Wamen juga tekankan pentingnya sinergi antarunit layanan dan sentralisasi pelayanan di satu lokasi kayak MPP, supaya masyarakat nggak muter-muter. 

Yang nggak kalah penting, kualitas layanan ditentukan sama petugas garis depan alias frontliner. Mereka harus ramah, responsif, bebas korupsi, dan siap bantu tanpa mikir dua kali.

Menurutnya, kalau pelayanan udah sesuai harapan cepat, tepat, dan akurat maka kepercayaan masyarakat ke pemerintah juga bakal naik. 

Inilah yang jadi kunci buat wujudkan pemerintah daerah yang dipercaya rakyatnya.

Ngomongin hasil nyata, Kalbar bukannya tanpa prestasi. Tahun 2024, ada sederet pencapaian yang patut dibanggain:

• Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): 87,59 (kategori baik)

• Indeks Pelayanan Publik (IPP): 4,26 (kategori sangat baik)

• Pelayanan Ramah Kelompok Rentan: 72,01 (kategori baik)

• Kepatuhan Pelayanan Publik: Peringkat 7 nasional dengan skor 95,65

• Reformasi Birokrasi: Nilai 86,79 (terbaik di Kalimantan)

• WTP dari BPK: 6 tahun berturut-turut

• Nilai SAKIP: 71,54 (kategori BB)

• Indeks Pencegahan Korupsi: Peringkat 3 nasional dengan nilai 98

• Indeks SPBE: 3,58 (kategori sangat baik)

Tapi emang masih ada PR juga. Beberapa kabupaten/kota punya skor IPP yang belum merata. 

Ada delapan daerah dengan kategori sangat baik, dua kategori baik, tiga kategori baik dengan catatan, dan satu yang masih di kategori cukup. Ini jadi tantangan buat nyamain standar pelayanan di semua wilayah Kalbar.

Kalau dilihat dari penilaian kepatuhan, delapan daerah udah masuk zona hijau dengan kualitas pelayanan terbaik. 

Tapi enam lainnya masih harus kerja keras buat naik level.

Intinya, semua pihak harus jalan bareng pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat biar pelayanan publik di Kalbar makin gampang, transparan, dan manusiawi. 

Karena pelayanan publik bukan cuma soal administrasi, tapi juga tentang kepercayaan dan kepuasan rakyat.

Wagub Krisantus Tegaskan Tolak Eksploitasi Sumber Daya Alam yang Tidak Menguntungkan Masyarakat Lokal

Redaksi    Sabtu, Juli 19, 2025    Comment   

Wagub Krisantus Tegaskan Tolak Eksploitasi Sumber Daya Alam yang Tidak Menguntungkan Masyarakat Lokal

Wagub Krisantus Tegaskan Tolak Eksploitasi Sumber Daya Alam yang Tidak Menguntungkan Masyarakat Lokal.

KUBU RAYA - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dengan tegas menyuarakan keresahannya terhadap praktik eksploitasi sumber daya alam yang justru tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Dalam momen peringatan Hari Jadi Kabupaten Kubu Raya ke-18 pada kamis kemarin (17/7/2025), Krisantus menyampaikan sikapnya secara gamblang di hadapan publik.

Pernyataan Tegas Wakil Gubernur Kalimantan Barat Soal Investor yang Ambil Sawit dan Tambang Tanpa Peduli Rakyat

Ia menyentil keras para investor yang hanya datang untuk mengambil kekayaan alam, seperti kelapa sawit dan hasil tambang, tanpa memikirkan kondisi ekonomi masyarakat sekitar. 

Menurutnya, Kalbar bukanlah tempat untuk dijadikan ajang pengerukan sumber daya tanpa rasa tanggung jawab.

"Kalau hanya datang untuk ambil sawit, ambil tambang, tapi masyarakat tetap hidup susah, saya akan bersikap. Kalimantan Barat ini bukan untuk dieksploitasi. Saya ingin kekayaan alam di Kalbar benar-benar jadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat", ujarnya penuh semangat.

Lebih lanjut, Krisantus juga mendorong agar seluruh perusahaan yang beroperasi di Kalbar benar-benar menjalankan program tanggung jawab sosial atau CSR secara serius. 

Ia menekankan pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan masyarakat dalam setiap aktivitas bisnis.

Bukan cuma tenaga buruh, tapi sumber daya manusia lokal yang punya pendidikan dan kemampuan juga harus dikasih ruang untuk berkembang. 

Jangan biarkan potensi anak daerah kita disia-siakan, tambahnya.

Pernyataan Wakil Gubernur ini menjadi pengingat keras bagi semua pihak agar pembangunan di Kalbar tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tapi benar-benar berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. 

Sudah saatnya hasil bumi Kalimantan Barat membawa kemakmuran, bukan sekadar jadi angka keuntungan di atas kertas perusahaan.

Penolakan Rumah Ibadah di Desa Kapur, Wagub Kalbar Tegaskan Tidak Ada Tempat Bagi Intoleransi di Kubu Raya

Redaksi    Sabtu, Juli 19, 2025    Comment   

Penolakan Rumah Ibadah di Desa Kapur, Wagub Kalbar Tegaskan Tidak Ada Tempat Bagi Intoleransi di Kubu Raya

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., saat menghadiri Upacara dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Kubu Raya ke 18 bertempat di halaman Kantor Bupati Kubu Raya.

KUBU RAYA - Dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Kubu Raya ke-18 yang digelar di halaman Kantor Bupati Kubu Raya pada Kamis kemarin (17/7/2025), Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyampaikan pesan yang sangat tegas dan menyentuh hati. 

Ia mengecam segala bentuk tindakan intoleransi yang dapat mengancam kerukunan dan kedamaian di masyarakat.

Krisantus menanggapi laporan terkait penolakan pendirian rumah ibadah oleh forum RT di Desa Kapur. 

Ia meminta agar Pemkab Kubu Raya segera menyelesaikan persoalan tersebut. 

Menurutnya, tidak boleh ada satupun warga atau kelompok yang menghalangi berdirinya rumah ibadah, apapun agama yang dianut.

Ia menyatakan dengan lantang bahwa toleransi adalah fondasi penting bagi kemajuan dan perdamaian Kalimantan Barat. 

Ketegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi benar-benar ingin membangun daerah yang aman, damai, dan inklusif bagi seluruh warganya tanpa kecuali.

Tak hanya itu, Krisantus juga menekankan bahwa rasa aman adalah syarat utama dalam proses pembangunan dan masuknya investasi. Tanpa rasa aman, tidak ada satupun sektor usaha yang bisa berjalan. 

Oleh karena itu, ia menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir keberadaan kelompok atau organisasi masyarakat yang bisa memicu konflik atau mengganggu ketertiban.

Sikap tegas Wakil Gubernur ini mendapat dukungan langsung dari Bupati Kubu Raya, Sujiwo. Ia menegaskan bahwa begitu menerima laporan mengenai surat penolakan pendirian rumah ibadah dari forum RT di Desa Kapur, ia langsung mengambil tindakan. 

Sekretaris Daerah diminta untuk memanggil camat, kepala desa, dan forum RT guna melakukan klarifikasi menyeluruh. 

Sujiwo menegaskan tidak akan memberi ruang bagi kelompok-kelompok yang menolak toleransi di wilayahnya.

Langkah cepat dan tegas ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga persatuan dan keberagaman. 

Toleransi bukan hanya soal menghargai perbedaan, tapi juga menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan jangka panjang. 

Dalam suasana peringatan hari jadi Kubu Raya, pesan tentang pentingnya hidup rukun ini menjadi pengingat bahwa kemajuan sejati lahir dari kedamaian dan kebersamaan.

Jika semua pemimpin di daerah memiliki semangat dan ketegasan seperti ini, bukan tidak mungkin Kalimantan Barat bisa menjadi contoh nasional dalam membangun wilayah yang harmonis, maju, dan sejahtera untuk semua.

Wagup Kalbar Krisantus Bangga Bupati Kubu Raya Selalu Turun Langsung ke Daerah Terpencil Menemui Warga

Redaksi    Sabtu, Juli 19, 2025    Comment   

Wagup Kalbar Krisantus Bangga Bupati Kubu Raya Selalu Turun Langsung ke Daerah Terpencil Menemui Warga

Wagup Kalbar Krisantus Bangga Bupati Kubu Raya Selalu Turun Langsung ke Daerah Terpencil Menemui Warga.

KUBU RAYA - Momen peringatan Hari Jadi Kabupaten Kubu Raya ke-18 menjadi saksi betapa besar apresiasi yang diberikan kepada sosok pemimpin daerah yang benar-benar dekat dengan masyarakatnya. 

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap kepemimpinan Bupati Sujiwo dan Wakil Bupati Sukiryanto yang dinilainya sangat luar biasa.

Dalam upacara yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Kubu Raya pada 17 Juli 2025 itu, Krisantus menyampaikan secara langsung kekagumannya terhadap kedua pemimpin tersebut. 

Ia mengatakan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya memang jarang terlihat dalam rapat-rapat di tingkat provinsi, bukan karena menghindar atau tak aktif, melainkan karena mereka lebih memilih untuk turun langsung ke lapangan, mendampingi masyarakat.

Menurut Krisantus, sosok pemimpin seperti itu sangat langka mereka rela menyusuri sungai, bahkan menyeberang laut hanya untuk memastikan bahwa setiap sudut wilayah Kubu Raya, termasuk daerah-daerah terluar, tidak terabaikan. 

Kepedulian seperti inilah yang menurutnya patut diapresiasi dan dijadikan teladan oleh daerah lain.

Kondisi geografis Kubu Raya yang cukup luas dan sebagian besar hanya bisa diakses lewat jalur air tentu menjadi tantangan berat dalam menjalankan roda pemerintahan. 

Namun justru di tengah keterbatasan itulah muncul kekuatan, yakni sinergi yang solid antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat.

Wakil Gubernur menegaskan pentingnya kerja sama lintas jenjang pemerintahan agar pembangunan tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat secara nyata. 

Baginya, apa yang dilakukan oleh Bupati Sujiwo dan Wakilnya menjadi contoh ideal tentang bagaimana seorang pemimpin tidak hanya hadir dalam pidato, tapi juga dalam peluh perjuangan di lapangan.

Kisah ini bukan sekadar kabar seremonial, tapi juga cermin harapan bahwa kepemimpinan yang berpihak pada rakyat masih nyata dan hidup. 

Dan Kubu Raya, dengan segala keterbatasannya, justru memperlihatkan cahaya semangat itu dengan terang.

Kubu Raya Usia 18, Saatnya Wujudkan Daerah Sejahtera Tanpa Eksploitasi

Redaksi    Sabtu, Juli 19, 2025    Comment   

Kubu Raya Usia 18, Saatnya Wujudkan Daerah Sejahtera Tanpa Eksploitasi

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si., bertindak menjadi Inspektur Upacara dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Kubu Raya ke 18 bertempat di halaman Kantor Bupati Kubu Raya.

KUBU RAYA - Perayaan ulang tahun Kabupaten Kubu Raya yang ke-18 terasa sangat istimewa. Ribuan peserta memadati halaman Kantor Bupati Kubu Raya pada Kamis kemarin (17/7/2025) untuk mengikuti upacara yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan. 

Dalam momen tersebut, Krisantus menyampaikan pesan penting yang menyentuh banyak hati: sudah saatnya Kubu Raya dan Kalbar secara umum tidak lagi hanya jadi ladang eksploitasi sumber daya alam tanpa memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal.

Dengan nada tegas dan penuh semangat, Krisantus menyampaikan bahwa Kalbar bukanlah tempat untuk dijadikan objek eksploitasi. 

Ia mengkritisi keras keberadaan investor yang hanya mengambil kekayaan alam seperti sawit dan tambang, tetapi meninggalkan rakyat dalam kondisi miskin. 

Menurutnya, hasil bumi Kalimantan Barat seharusnya menjadi sumber kesejahteraan, bukan penderitaan.

Sebagai solusi, Wagub mendorong agar program CSR (Corporate Social Responsibility), penyerapan tenaga kerja lokal, serta pemberdayaan masyarakat dijalankan secara nyata dan maksimal. 

Ia menekankan bahwa masyarakat lokal bukan hanya berperan sebagai buruh, tapi juga harus dilibatkan dalam posisi strategis. 

Terutama mereka yang sudah memiliki pendidikan dan keterampilan.

Krisantus juga menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian Kabupaten Kubu Raya yang telah memasuki usia 18 tahun. 

Ia menyebut usia tersebut ibarat masa awal kuliah bagi manusia, masa yang penuh semangat, tantangan, dan potensi. 

Dengan penuh keyakinan, ia menggambarkan Kubu Raya sebagai anak muda berprestasi yang akan “lulus dengan cumlaude” di bawah kepemimpinan Bupati Sujiwo.

Dalam sambutannya, Krisantus juga memuji gaya kepemimpinan Bupati Sujiwo dan Wakil Bupati Sukiryanto. 

Ia menilai keduanya sangat dekat dengan masyarakat dan tidak segan terjun langsung ke lapangan, bahkan harus menyeberangi sungai dan laut demi menjangkau warga di pelosok. 

Inilah bentuk kepemimpinan yang menurutnya patut diapresiasi.

Kondisi geografis Kubu Raya yang luas dan tidak semuanya bisa diakses lewat jalur darat menjadi tantangan tersendiri. 

Oleh karena itu, Krisantus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Isu toleransi juga menjadi sorotan utama dalam pidato Krisantus. Ia menyinggung soal penolakan pendirian rumah ibadah di Desa Kapur oleh forum RT, dan dengan tegas menyatakan tidak akan mentoleransi tindakan intoleransi seperti itu. 

Ia menyerukan agar semua pihak menjaga kerukunan dan tidak menghalangi siapapun untuk beribadah sesuai keyakinannya.

Lebih lanjut, Krisantus menekankan bahwa rasa aman adalah kunci utama agar pembangunan dan investasi bisa berjalan lancar. 

Ia tidak segan bersikap keras terhadap kelompok atau organisasi yang berpotensi memicu konflik sosial.

Menanggapi hal itu, Bupati Sujiwo menyampaikan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti laporan intoleransi di Desa Kapur. 

Ia langsung menginstruksikan Sekda untuk memanggil camat, kepala desa, serta forum RT guna mencari solusi. 

Bupati menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi sikap anti-toleransi di Kubu Raya.

Dalam momen tersebut, Sujiwo juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para pendiri Kubu Raya dan masyarakat yang telah berkontribusi besar dalam membangun daerah ini. 

Ia mengajak seluruh ASN untuk bekerja dengan hati dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat.

Menutup sambutannya, Sujiwo menyampaikan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi maupun pusat. 

Menurutnya, Kubu Raya tidak bisa berdiri sendiri. Dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar program-program strategis bisa berjalan dengan maksimal.

Usai memimpin upacara, Krisantus mengikuti acara ramah tamah bersama jajaran Pemkab Kubu Raya, Forkopimda, dan para pemangku kepentingan lainnya. 

Suasana penuh kehangatan itu menjadi penutup indah dari peringatan Hari Jadi Kubu Raya yang ke-18, sekaligus menjadi pengingat bahwa masa depan daerah ini bergantung pada sinergi, toleransi, dan keberpihakan terhadap masyarakat.

Menembak Bukan Sekadar Hobi: Semangat Gubernur Kalbar Dukung Olahraga yang Penuh Fokus dan Keberanian

Ria Sartika    Jumat, Juli 18, 2025    Comment   

Menembak Bukan Sekadar Hobi: Semangat Gubernur Kalbar Dukung Olahraga yang Penuh Fokus dan Keberanian

Menembak Bukan Sekadar Hobi: Semangat Gubernur Kalbar Dukung Olahraga yang Penuh Fokus dan Keberanian.

PONTIANAK - Olahraga menembak mungkin belum sepopuler sepak bola atau bulu tangkis, tapi jangan salah, olahraga ini punya daya tarik tersendiri. 

Tak hanya butuh kekuatan fisik, menembak juga menuntut konsentrasi tinggi, kesabaran, dan kedisiplinan. 

Inilah yang disoroti oleh Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., saat menghadiri perlombaan menembak di Lapangan Tembak Pistol Indoor Rahmat, Kodam XII/Tanjungpura pada Rabu, 16 Juli 2025.

Perlombaan ini diadakan dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Kodam XII/Tanjungpura dan turut dihadiri oleh unsur Forkompimda Kalimantan Barat serta Bupati Kubu Raya, Sujiwo. 

Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus pembuktian bahwa olahraga menembak punya tempat tersendiri di hati masyarakat Kalbar.

Menembak: Olahraga Penuh Konsentrasi dan Tanggung Jawab

Dalam sambutannya, Gubernur Norsan menyampaikan bahwa menembak adalah olahraga yang belum banyak diminati masyarakat umum. 

Padahal, olahraga ini sangat menantang dan membentuk karakter, terutama dalam hal fokus, ketelitian, dan kestabilan emosi.

"Olahraga ini sangat bergantung pada kekuatan tubuh bagian atas dan kemampuan berkonsentrasi. Karena itu, olahraga menembak sangat bagus untuk melatih kontrol diri dan kedewasaan," ujar Gubernur Norsan.

Ia juga menekankan bahwa karena alat yang digunakan tergolong berbahaya, maka olahraga ini membutuhkan sikap yang dewasa dan tanggung jawab tinggi. 

Tak hanya itu, latihan yang konsisten serta hubungan yang harmonis dengan komunitas sekitar juga sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan bersama.

Menembak untuk Semua, Bukan Cuma Atlet Profesional

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat mendukung kegiatan seperti ini. 

Menurut Gubernur Norsan, lomba menembak bukan hanya untuk mencari juara, tapi juga untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya olahraga ini.

"Event seperti ini bukan hanya meningkatkan prestasi para atlet dan klub menembak, tapi juga menjadi sarana agar masyarakat makin akrab dengan olahraga menembak," tambahnya.

Ia berharap, ke depan makin banyak generasi muda yang tertarik untuk menekuni cabang olahraga ini. 

Bukan hanya karena potensi prestasi, tetapi juga karena nilai-nilai positif yang bisa dibentuk dari latihan menembak seperti fokus, tanggung jawab, dan ketepatan dalam bertindak.

Dari Kalbar untuk Indonesia, Bahkan Dunia

Kalbar sendiri sudah membuktikan bahwa potensi atlet menembaknya tak bisa dipandang sebelah mata. 

Pada PON XX Papua tahun 2021, atlet Andrean berhasil membawa pulang medali perunggu. 

Sementara itu, di ajang Kasau Cup 2023, atlet muda Muhammad Arvin Rajendra Hafizh sukses merebut Juara 1 kategori Junior Production Division dan Juara 2 kategori Grade C Production.

Prestasi ini jadi bukti bahwa Kalbar memiliki generasi berbakat di dunia olahraga menembak. 

Dan ajang seperti HUT Kodam XII/Tanjungpura ini adalah panggung yang tepat untuk menggali lebih banyak bakat baru.

Menyatukan Prestasi dan Persaudaraan

Lebih dari sekadar kompetisi, Gubernur Norsan melihat lomba menembak ini sebagai ajang untuk mempererat kebersamaan antaranggota komunitas menembak, serta membangun kerja sama yang positif antara pemerintah, TNI, dan masyarakat.

"Selain mengejar prestasi, ajang ini juga jadi momen penting untuk menjalin silaturahmi dan memperkuat semangat kebersamaan. Ini bagian dari dukungan masyarakat terhadap pembangunan dunia olahraga, baik di tingkat daerah maupun nasional," ungkapnya.

Harapan untuk Masa Depan Olahraga Menembak di Kalbar

Menutup sambutannya, Gubernur Norsan berharap agar perlombaan ini menjadi momentum untuk membangun masa depan olahraga menembak di Kalimantan Barat. 

Ia ingin agar olahraga ini bisa tumbuh menjadi bagian dari industri olahraga daerah yang berkontribusi besar bagi Indonesia.

"Perlombaan ini harus kita jadikan titik awal untuk membangun prestasi yang lebih tinggi. Bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga internasional. Kalbar punya potensi dan semangat untuk menjadi bagian dari panggung dunia," pungkasnya.

Jaga Kalbar dari Hoaks! Gubernur Ria Norsan Ajak Warga Bijak Konsumsi Media dan Dukung Siaran Berkualitas

Redaksi    Jumat, Juli 18, 2025    Comment   

Jaga Kalbar dari Hoaks! Gubernur Ria Norsan Ajak Warga Bijak Konsumsi Media dan Dukung Siaran Berkualitas

Jaga Kalbar dari Hoaks! Gubernur Ria Norsan Ajak Warga Bijak Konsumsi Media dan Dukung Siaran Berkualitas.

PONTIANAK - Di tengah derasnya arus informasi digital yang datang tanpa henti, Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., mengingatkan pentingnya menyaring informasi yang kita konsumsi. 

Momen ini ia sampaikan saat membuka secara resmi KPID Awards 2025 yang berlangsung meriah di Aula Garuda, Kantor Gubernur Kalbar pada Rabu, 16 Juli 2025.

Acara ini menjadi ajang apresiasi bagi lembaga penyiaran yang telah bekerja keras menyuguhkan konten berkualitas bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga edukatif dan membangun. 

Di hadapan para tamu undangan, tokoh media, dan masyarakat umum, Gubernur menekankan betapa pentingnya menjaga ruang informasi publik dari tayangan yang merusak dan menyesatkan.

Media Bukan Sekadar Hiburan, Tapi Alat Pencerah Bangsa

Dalam sambutannya, Ria Norsan mengingatkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Barat memiliki tugas mulia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 

Sebagai lembaga independen, KPID ditugaskan untuk memastikan siaran radio dan televisi berjalan sehat, beretika, dan berkualitas.

“Jangan pikir tugas KPID cuma kasih sanksi. Justru mereka juga punya peran penting untuk memberi penghargaan kepada program-program yang bagus. 

Ini bentuk dorongan supaya media terus berinovasi dan menyuguhkan tayangan yang mendidik serta menyenangkan,” kata Norsan dengan penuh semangat.

Tantangan Media Sosial: Informasi Bebas Tanpa Filter

Gubernur juga menyoroti perbedaan besar antara media konvensional seperti televisi dan radio, dibandingkan media sosial yang saat ini bebas berkembang tanpa batas.

“TV dan radio masih terkelola dengan baik, ada regulasi dan diawasi. Tapi beda cerita dengan media sosial. Banyak yang tidak diawasi dan mudah sekali menyebarkan hoaks, bahkan fitnah,” ujarnya.

Menurutnya, kita semua—baik pemerintah, lembaga penyiaran, maupun masyarakat—punya tanggung jawab bersama untuk menciptakan ruang digital yang aman dan sehat.

Edukasi Publik Lewat Media, Bukan Provokasi

Ria Norsan berharap, media massa bisa lebih memfokuskan diri menjadi sumber informasi yang akurat, tidak hanya cepat. 

Apalagi saat ini masyarakat Kalbar sangat membutuhkan informasi yang membangun, khususnya mengenai perkembangan daerahnya sendiri.

“Media itu harus jadi sumber edukasi, bukan provokasi. Kita ingin warga Kalbar tahu apa yang terjadi di daerahnya secara jernih dan benar. Baik lewat TV, radio, maupun media cetak,” ujarnya dalam sesi wawancara terpisah.

Ajak Masyarakat Bijak Bermedia Sosial

Di akhir pidatonya, Gubernur Kalbar juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan media sosial.

“Teknologi itu seperti pisau. Bisa bermanfaat kalau dipakai dengan benar, tapi bisa juga melukai kalau digunakan sembarangan. Saya minta warga Kalbar agar lebih hati-hati dan pintar menyaring informasi. Jangan mudah percaya, jangan langsung sebarkan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya literasi digital, agar ke depan Indonesia bisa terhindar dari banjir berita bohong dan konten negatif.

“Kalau kita semua bisa bijak bermedia sosial, kita bukan hanya melindungi diri sendiri, tapi juga ikut menjaga masa depan bangsa,” tambahnya.

KPID Awards 2025: Lebih dari Sekadar Penghargaan

Opening KPID Awards 2025 ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah simbol bahwa penyiaran di Kalimantan Barat sedang menuju arah yang lebih positif. 

Penghargaan ini menjadi bentuk motivasi nyata bagi insan media untuk terus berkarya dan menghadirkan siaran yang cerdas serta mencerahkan.

KPID sendiri tak hanya bertugas mengawasi, tapi juga mendorong tumbuhnya kreativitas dan inovasi dalam penyiaran. 

Maka, dengan hadirnya penghargaan ini, diharapkan media akan semakin terdorong untuk bersaing secara sehat dalam menyuguhkan konten-konten bermutu.

Sinergi antara pemerintah, KPID, lembaga penyiaran, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan produktif. 

Bukan hanya menghibur, tapi juga membangun karakter dan wawasan publik.

Gubernur Kalimantan Barat, melalui komitmennya di KPID Awards 2025, telah menegaskan bahwa era sekarang bukan hanya soal siapa yang paling cepat menyebar berita, tetapi siapa yang paling bisa dipercaya.

Mari bersama-sama kita jaga Kalbar dari hoaks dan disinformasi. Dukung siaran berkualitas, konsumsi informasi dengan bijak, dan mari bangun ruang digital yang positif, demi Kalimantan Barat yang lebih cerdas, sehat, dan berbudaya.